David Fernanda Putra
Wonosobo - Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM, Hantor Situmorang membuka Workshop Kerja Sama Internasional bertajuk "Potensi Peran Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Kerja Sama Selatan-Selatan Yang Berkelanjutan Dan Inklusif", secara virtual disela-sela kunjungan kerjanya di Kanim Wonosobo, Kamis (24/08).
Hantor mengatakan Kemenkumham telah mengesahkan berbagai kebijakan salah satunya adalah kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki 2 (dua) fungsi utama yakni mendukung pencapaian kepentingan nasional dan menjaga kemaslahatan dunia. Ia menilai Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah langkah yang tepat.
"KSS sebagai sarana implementasi yang tepat untuk menyasar common development challenges dari sebagian besar negara berkembang, " ucap Hantor.
"Indonesia telah lama menjadi pendukung dan pelaku kerja sama teknis di antara negara-negara berkembang di mana Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) menjadi komponen yang fundamental, " tambahnya.
KSS sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi global yang setara dan berkeadilan, yang mana sejalan dengan agenda pembangunan global Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs).
"Kemenkumham menyambut baik adanya peluang KSS, untuk menjembatani kepentingan Indonesia dimata global dan dapat melaksanakan peran ganda, sebagai penerima dan sekaligus sebagai pemberi bantuan, " ujar Hantor.
Terakhir, Hantor mengatakan workshop ini digelar sebagai upaya untuk membuat skema kerja sama ini lebih dikenal secara luas oleh jajaran di Kemenkumham sehingga mengetahui desain dan pelaksanaan KSS yang lebih efektif untuk mencapai prioritas kepentingan nasional Indonesia.
yoan tanamal 
Rizal Afif Kurniawan. 
Rifki Maulana 
Indra Gunawan 
